MENGURANGI NYERI AKUT PADA KLIEN

Menstruasi adalah proses alamiah yang terjadi pada perempuan. Menstruasi merupakan perdarahan yang teratur dari uterus sebagai tanda bahwa organ kandungan telah berfungsi matang. Pada wanita biasanya pertama kali mengalami menstruasi (menarche) pada umur 12-16 tahun. Siklus menstruasi normal terjadi setiap 22-23 hari, dengan lamanya menstruasi selama 2-7 hari (Kusminaran, 2011 : 19).

Pada saat menstruasi, wanita kadang mengalami nyeri. Kondisi tersebut dinamakan dysmenorrehea, yaitu keadaan nyeri yang hebat dan dapat mengganggu aktifitas sehari-hari. Dysmenorrehea juga merupakan satu fenomena simptomatik meliputi nyeri abdomen, kram, dan sakit punggung (Kusmiran, 2011 : 112).

Dalam beberapa kasus, tidak sedikit perempuan yang mengalami nyeri menstruasi berkepajangan. Mereka terus menerus mengalami rasa sakit, bahkan tidak bisa beraktivitas apapun selama menstruasi karena rasa nyeri bukan main dan tidak tertahankan. Selain itu juga disertai kondisi psikologis yang tidak nyaman, seperti mudah marah, cepat tersinggung, bawaannya kesal pada semua orang, dan lain-lain (Anurogo, 2011 : 3).

Menurut data WHO (2012), didapatkan angka kejadian dismenore sebesar 1.769.425 juta jiwa (90%) wanita yang mengalami dismenore, 10-15% diantaranya mengalami dismenore berat. Hal ini di dukung berdasarkan penulisan yang telah dilakukan diberbagai negara, dimana kejadian dismenore di Malaysia prevanlensi dismenore pada remaja sebanyak 62,3% (Savitry, 2015). Penulisan yang dilakukan di Amerika Serikat tahun 2013 dismenore dapat terjadi pada lebih dari 50% wanita menstruasi dan telah di laporkan prevalensi berkisar dari 15,8% menjadi 89,5% dengat tingkat lebih tinggi terjadi pada populasi remaja (Calis, 2013).

Di Indonesia angka kejadian dismenore terdiri dari 54,89% dismenore primer dan 9,36% dismenore sekunder (Purnamasari, 2013). Berdasarkan hasil penulisan Arnis (2012), angka kejadian dismenore di Jawa Barat cukup tinggi, hasil penulisan di dapatkan kejadian sebanyak 54,9% wanita mengalami dismenorea, terdiri dari 24,5% mengalami dismenore ringan, 21,28% mengalami dismenore sedang dan 9,36% mengalami dismenore berat (Savitry, 2015). Penulisan yang dilakukan oleh Utami dkk 2013 pada pada remaja putri di Kabupaten Beno menunjukkan hasil 87,1% remaja putri mengalami dismenore (Ulludin, 2015).

Menurut Dinkes Provinsi Jambi didapakan data remaja yang mengalami gangguan menstruasi sebanyak 95% remaja putri. Dimana penelitian dilakukan oleh Putri (2014) di SMA Negeri 1 Kota Jambi didapatkan data siswi yang mengalami gangguan mentruasi sedang sebanyak 60% dan mengalami gangguan menstruasi berat sebanyak 40%.

Berdasarkan survei awal di SMA Negeri 3 Sungai Penuh pada tanggal 25 Januari 2018 dengan data remaja putri kelas X sebanyak 172 orang siswi dan yang telah mengalami menstruasi sebanyak 172 orang siswi. Dari data yang di dapat siswi yang mengalami nyeri saat menstruasi sebanyak 155 orang siswi (Data SMA Negeri 3 Sungai Penuh, 2018).

Salah satu penanganan klien dengan dismenore secara non-farmakologis adalah teknik relaksasi nafas dalam (Potter & Perry, 2005). Relaksasi merupakan teknik pengendoran atau pelepasan ketegangan, misalnya: bernafas dalam dan pelan. Selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi nafas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan darah (Smeltzer & Bare, 2002). Prinsip yang mendasari penurunan nyeri oleh teknik relaksasi nafas dalam terletak pada fisiologi sistem saraf otonom yang merupakan bagian dari sistem saraf perifer yang mempertahankan hemeostatis lingkungan internal individu (Ningrum dkk, 2012).

Berdasarkan data fenomena yang terjadi adanya peningkatan data untuk kasus dismenore, dan yang mana siswi mengalami nyeri menstruasi itu sangat berdampak negatif bagi pendidikannya seperti siswi yang banyak ketinggalan pelajaran bahkan bisa terjadi penurunan prestasi, maka dari itu penulis tertarik untuk menyusun laporan studi kasus tentang “Penerapan Teknik Relaksasi Nafas Dalam Untuk Mengurangi Nyeri Akut Pada Klien Nn.S Dan Nn.P Dengan Diagnosa Medis Dismenore Di SMA Negeri 3 Sungai Penuh Tahun 2018”.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

PERKEBUNAN TERHADAP PDRB

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari berhasil tidaknya pembangunan daerah, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakannya perlu didukung oleh berbagai sarana dan prasarana penunjang, baik fisik maupun non fisik. Krisis global di berbagai bidang kehidupan sekarang ini, menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan, termasuk program-program pembangunan di daerah, baik yang sifatnya baru maupun lama yang sempat tertunda, dan itu jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pentingnya Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan biaya ini, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Pamudji (1985 : 61-62) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien, tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.Pembangunan merupakan syarat bagi tercapainya pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kearah keadilan sosial yang makin merata, menurut Todaro (1981:103). Agar pembangunan ekonomi dapat dicapai secara merata, harus diperhatikan lebih dulu potensi atau sektor-sektor apa yang dapat dijadikan pendorong bagi tercapainya pembangunan yang merata di segala bidang. Karenanya setiap daerah yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerahnya, harus dapat menggali dan mengetahui sektor-sektor perekonomian yang berpotensi untuk dikembangkan.

Kegiatan manusia seiring dengan kebutuhan dasar manusia dengan manusia lainnya di butuhkan pembangunan sarana dan prasarana di segala bidang, sehingga tersedianya barang dan jasa secara lebih cepat dalam jumlah yang cukup. Pembangunan sarana dan prasarana berkembang mengikuti fenomena yang timbul akibat penggalian sumberdaya seperti penemuan teknologi baru, perkembangan struktur masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan.

Sub sektor perkebunan secara umum memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, yaitu sebagai penggerak dan pendorong serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sub sektor perkebunan sebagai pendukung pembangunan perekonomian berperan dalam menyediakan berbagai kebutuhan manusia seperti sayur mayur .

Menurut Abbas (1993:45), sektor pertanian mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial ekonomi suatu negara, dimana sektor pertanian yang terdiri dari subsektor bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan dan peternakan yang mempunyai kontribusi dalam meningkatkan ekonomi negara yang selanjutnya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi (rate of growth).

Sejak diberlakukan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 disempurnakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 disempurnakan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan Sistem Pemerintahan Desentralisasi maka segala urusan kebijakan regional/wilayah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Otonomi Daerah mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya, diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Pemerintahan daerah berhak dan bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangganya sendiri, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing masing. Dalam pengaturan urusan pemerintahannya, pemerintah daerah haruslah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

KUPEM Dalam Meningkatkan Pendapatan

Provinsi Jambi yang tetap memprioritaskan pembangunan daerahnya pada bidang ekonomi dengan menitik beratkan pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura, untuk mencapai sistem pertanian yang tangguh, pembangunan pertanian khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan di titik beratkan kearah terwujudnya usaha-usaha peningkatan produksi melalui peningkatan hasil pertanian disuatu wilayah dengan cara meningkatkan kemampuan para petani dalam menerapkan iptek/teknologi pertanian sehingga diperlukan adanya kegiatan intensfikasi, ekstensfikasi guna mendukung pengembangan pertanian itu sendiri, akibat lebih lanjut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.

Untuk mencapai arah pembangunan yang diinginkan maka dibutuhkan berbagai aspek yang diperankan pelaku dalam hal ini pemerintah, masyarakat serta kebijakan agar masyarakat terhindar dari masalah kemiskinan baik dalam jumlah maupun kualitasnya melalui pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat 1998). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Di dalam menggerakkan mekanisme program tersebut sangat dibutuhkan rangsangan serta bantuan yang besar dari pihak luar terutama dari perintah daerah setempat. Dengan demikian peranan pemerintah sangat besar pengaruhnya didalam mengatasi masalah kemiskinan terutama masalah dana sharing karena dana program ini tidak sepenuhnya bantuan dari pusat tapi diminta komitmen dari pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping.

Salah satu upaya untuk membantu Petani dan usaha kecil menengah adalah melalui pemberian Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan modal dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan data yang akurat mengenai sasaran pemberian Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun dari segi pengawasan secara matang sehingga pemberian kredit yang dimaksud dapat lebih terarah dan terkendali dan Tri Sukses penyelenggaraan KUPEM Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH

Pada hakekatnya pembangunan adalah kemajuan dan perbaikan yang terus menerus menuju tercapainya tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efesien, demi meningkatkan produksi secara keseluruhan.

Untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan adil, tentu membutuhkan dukungan keuangan pusat dan daerah, terutama dalam kaitan dengan bantuan pusat dan pembagiannya, yaitu dengan diberlakukannya pelaksanaan Otonomi Daerah. Didalam era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dengan kata lain tugas dan kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan barang dan jasa yang dampaknya bersifat lebih terbatas pada penduduk di suatu wilayah tertentu, seperti didalam hal penerangan jalan, mobil pemadam kebakaran, penyediaan lampu lalu lintas dan sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari berhasil tidaknya pembangunan daerah, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakannya perlu didukung oleh berbagai sarana dan prasarana penunjang, baik fisik maupun non fisik untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan, termasuk program-program pembangunan di daerah, baik yang sifatnya baru maupun lama yang sempat tertunda, dan itu jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pentingnya Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan biaya ini, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Pamudji (2005 : 4) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien, tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus kemampuannya sendiri.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa agar daerah mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu memungkinkan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembagunan serta pelayanan terhadap masyarakat tentunya perlu didukung dengan penyediaan dana yang cukup, sehingga usaha menggali berbagai sumber pendapatan menjadi sangat penting, diantaranya dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang dimiliki untuk meningkatkan Penerimaan Daerah.

Kebijakan otonomi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terlihat bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk menyediakan dana guna melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan potensi-potensi Penerimaan Daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

TANI KENTANG DI DESA SAKO DUA KECAMATAN KAYU ARO BARAT

Provinsi Jambi yang tetap memprioritaskan pembangunan daerahnya pada bidang ekonomi dengan menitik beratkan pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura, untuk mencapai sistem pertanian yang tangguh, pembangunan pertanian khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan di titik beratkan kearah terwujudnya usaha-usaha peningkatan produksi melalui peningkatan hasil pertanian disuatu wilayah dengan cara meningkatkan kemampuan para petani dalam menerapkan iptek/teknologi pertanian sehingga diperlukan adanya kegiatan intensfikasi, ekstensfikasi guna mendukung pengembangan pertanian itu sendiri, akibat lebih lanjut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Perkembangan luas areal tanaman holtikultura dalam hal ini kentang terus mengalami peningkatan, baik untuk kebutuhan dalam dan luar negeri akibat adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi.

Kabupaten Kerinci merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jambi yang sebagain besar penduduknya bergerak di bidang pertanian. Dalam kegiatan masyarakat yang sangat besar dibidang pertanian tentu banyak dari masyarakat yang melakukan usaha tani. Mosher ( 2006:47) mengartikan usahatani sebagai himpunan dari sumber-sumber alam yang ada di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah itu dan sebagainya. Sedangkan menurut Soekartawi (2001;12) usahatani merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seorang petani mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.

Efisiensi teknis akan tercapai bila petani mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa sehingga produksi tinggi tercapai. Bila petani mendapat keuntungan besar dalam usahataninnya dikatakan bahwa alokasi faktor produksi efisien secara alokatif. Cara ini dapat ditempuh dengan membeli faktor produksi pada harga murah dan menjual hasil pada harga relatif tinggi. Bila petani mampu meningkatkan produksinya dengan harga sarana produksi dapat ditekan tetapi harga jual tinggi, maka petani tersebut melakukan efisiensi teknis dan efisiensi harga atau melakukan efisiensi ekonomi.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

INVESTASI TERHADAP PAJAK DAERAH

Pada hakekatnya pembangunan adalah kemajuan dan perbaikan yang terus menerus menuju tercapainya tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efesien, demi meningkatkan produksi secara keseluruhan. Untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan adil, tentu membutuhkan dukungan keuangan pusat dan daerah, terutama dalam kaitan dengan bantuan pusat dan pembagiannya, yaitu dengan diberlakukannya pelaksanaan Otonomi Daerah. Didalam era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sejalan dengan pelimpahan fungsi-fungsi tersebut. Pemerintah daerah mendapat hak dibidang keuangan yang dapat digali sebagai penerimaan keuangan daerah, dan selanjutnya Pemerintah Provinsi memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan secara langsung dan lebih leluasa. Sumber-sumber keuangan yang dapat digali sebagai penerimaan daerah tidak akan terlepas dari potensi yang dimiliki suatu daerah. Seberapa banyak potensi tersebut berhasil dikelola dan dimanfaatkan mencerminkan seberapa besar penerimaan yang diperoleh. Pengembangan dan pengelolaan secara efektif dan efesien seluruh potensi adalah modal dasar bagi suatu daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan daerah harus diimbangi dengan meningkatnya penerimaan-penerimaan daerah dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan tersebut, dan ini juga akan menentukan kemampuan dan kemandirian suatu daerah dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri. Dimana orientasi kegiatan pembangunan daerah sangat terkait erat dengan sumber pembiayaan pembangunan, maka diperlukan kebijaksanaan pemerintah secara tepat diantaranya dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber Pendapatn Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang digali dari dalam wilayah/daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah termasuk salah satunya pajak galian C, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan hasil-hasil PAD yang sah.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

MASYARAKAT MISKIN

Kemiskinan di negara yang sedang berkembang menjadi masalah yang sangat rumit di selesaikan meskipun kebanyakan negara-negara ini sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan produksi pendapatan nasional yang tinggi, namun pada saat bersamaan telah terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antarakelompok kaya dan kelompok miskin, sehingga kemiskinan relativ semangkin meningkat terutama di wilayah perdesaan.

Disaat ini kemiskinan perdesaan menjadi masalah utama dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah perdesaan, karena sebagian besar penduduk miskin tingal di daerah perdesaan dan karakteristik penyebab kemiskinan struktural yang di alami sangat banyak. Selain itu kebijakan pamerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar di daerah perkotaan dari pada daerah perdesaan, merupakan salah satu penyebab daerah perdesaan semangkin tertinggal dan kemiskinan struktural semangkin bertambah di daerah perdesaan.

Kenyataan menunjukan bahwa sebagian besar penduduk miskin bermungkim di wilayah perdesaan, maka pembagunan perdesaan sebagai bagian dari pembangunan nasional harus mendapat prioritas utama. Konsep ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang menempatkan wilayah perdesaan sebagai prioritas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pada 30 april 2007 presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan program pengetas kemiskinan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM mandiri). Program ini merupakan scalin up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penangulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang mengunakan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Bicara soal PNPM mandiri masyarakat akan di bingungkan dengan banyaknya istilah PNPM mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Semua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah PNPM Mandiri.

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga peluag produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskina struktural dan sosial disebabkan hasuil pembangunan yang belum merata, tantanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural atau budaya disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan.

Sahdan (2005:46) mengemukakan penyebab kemiskinan di desa yang hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan dimana 60% penduduk miskin di indonesia tinggal di daerah perdesaan. Penyebab utama kemiskinan desa yaitu: (1) pendidikan yang rendah; (2) ketimpangan pemilikan modal dan lahan pertanian; (3) ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; (4) alokasi anggaran kredit yang terbatas; (5) terbatasnya kesediaan bahan kebutuhan dasar; (6) pengelola ekonomi secara tradisional; (7) rendahnya produktifitas dan pembentukan modal; (8) budaya menabung yang belum berkembang; (9) tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa; dan (10) rendahnya jaminan kesehatan.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

KEUNTUNGAN PETANI KENTANG

Peningkatan produksi sebagai akibat penerapan inovasi yang maju membawa peningkatan terhadap produktifitas lahan. Keragaman dalam produksi yang akan dihasilkan di sebabkan adanya perbedaan dalam penggunaan faktor produksi, kondisi sosial ekonomi petani dan lingkungan produksinya. Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan petani dari usaha tani yang di lakukan. Sehingga akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang diterima petani, semakin besar keragaman yang ditemui akan menyebabkan kesenjangan tersebut, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan petani agar pemerataan pendapatan dapat terwujud.

Dengaan adanya pembangunan daerah dewasa ini yang telah berlangsung untuk seluruh sektor pertanian maupun luas sektor pertanian, di harapkan dapat membawa dampak semakin luasnya lapangan pekerjaan. Akibat lebih lanjut pendapatan petani di pedesaan dapat bertambah dan kemiskinan dapat di tekan serta pemerataan akan dapat di capai.

Masyarakar Sungai Lintang termasuk kelompok masyarakat sebagian besar bekerja dalam sektor pcrtanian. Adapun sektor pertanian tersebut adalah jenis palawija salah satu adalah usaha tani kentang. Salah satu alasan kelompok tani Sungai Lintang bercocok tanam kentang karena tanah cukup subur dan lahan pertanian yang tersediapun masih cukup luas untuk bercocok tanam holtikulutra.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENDAPATAN PETANI KENTANG DI DESA SUNGAI LINTANG KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI "

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

PENDAPATAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN

Pertanian adalah sektor yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia khususnya dibidang perekonomian antara lain dalam memperluas lapangan kerja dan menyediakan bahan baku industri serta meningkatkan taraf ekonomi rakyat, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian rakyat karena itu harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pembangunan sektor pertanian tersebut, maka harus diketahui usaha tani dan lahan yang cocok dan yang mendukungnya.

Tujuan pembangunan pertanian secara garis besar adalah untuk meninkatkan produksi dan pendapatan masyarakat yang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan pertanian dimasa mendatang yang cukup kompleks, antara lain jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah yang tak bisa dielakkan, untuk itu perlunya peningkatan hasil pertanian yang telah dicapai disuatu wilayah dengan cara meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan iptek/ teknologi pertanian. Dimana pertanian di Indonesia masih dicirikan oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan berjuta-juta petani serta pendapatan petani, peternakan dan nelayan jauh lebih rendah dari mereka yang bekerja disektor lain.

Pembangunan merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam rangka menciptakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang baik, baik kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kegiatan pembangunan tersebut dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan berbagai sumber yang ada, antara lain sumber daya alam, teknologi yang dimiliki, sumber daya manusia (tenaga kerja) maupun modal atau dana yang tersedia.

Pemerintah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya berbagai bantuan dari pihak manapun serta menarik investor asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin tingginya aktivitas pembangunan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Peranan investor swasta, BUMN dan BUMD sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Sebagai organisasi yang dituntut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peran BUMN menjadi sangat penting. Dengan memperbaiki kinerjanya, BUMN diharapkan dapat membangun beban fiskal pemerintah dan dalam jangka panjang BUMN mampu meningkatkan pendapatan negara dari pajak sebagai hasil dari peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMN. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya penataan terhadap BUMN seperti yang telah dimanfaatkan dalam arah kebijakan pokok GBHN.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

PENDAPATAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN

Pertanian adalah sektor yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia khususnya dibidang perekonomian antara lain dalam memperluas lapangan kerja dan menyediakan bahan baku industri serta meningkatkan taraf ekonomi rakyat, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian rakyat karena itu harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pembangunan sektor pertanian tersebut, maka harus diketahui usaha tani dan lahan yang cocok dan yang mendukungnya.

Tujuan pembangunan pertanian secara garis besar adalah untuk meninkatkan produksi dan pendapatan masyarakat yang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan pertanian dimasa mendatang yang cukup kompleks, antara lain jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah yang tak bisa dielakkan, untuk itu perlunya peningkatan hasil pertanian yang telah dicapai disuatu wilayah dengan cara meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan iptek/ teknologi pertanian. Dimana pertanian di Indonesia masih dicirikan oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan berjuta-juta petani serta pendapatan petani, peternakan dan nelayan jauh lebih rendah dari mereka yang bekerja disektor lain.

Pembangunan merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam rangka menciptakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang baik, baik kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kegiatan pembangunan tersebut dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan berbagai sumber yang ada, antara lain sumber daya alam, teknologi yang dimiliki, sumber daya manusia (tenaga kerja) maupun modal atau dana yang tersedia.

Pemerintah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya berbagai bantuan dari pihak manapun serta menarik investor asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin tingginya aktivitas pembangunan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Peranan investor swasta, BUMN dan BUMD sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Sebagai organisasi yang dituntut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peran BUMN menjadi sangat penting. Dengan memperbaiki kinerjanya, BUMN diharapkan dapat membangun beban fiskal pemerintah dan dalam jangka panjang BUMN mampu meningkatkan pendapatan negara dari pajak sebagai hasil dari peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMN. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya penataan terhadap BUMN seperti yang telah dimanfaatkan dalam arah kebijakan pokok GBHN.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

PENDAPATAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN

Pertanian adalah sektor yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia khususnya dibidang perekonomian antara lain dalam memperluas lapangan kerja dan menyediakan bahan baku industri serta meningkatkan taraf ekonomi rakyat, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian rakyat karena itu harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pembangunan sektor pertanian tersebut, maka harus diketahui usaha tani dan lahan yang cocok dan yang mendukungnya.

Tujuan pembangunan pertanian secara garis besar adalah untuk meninkatkan produksi dan pendapatan masyarakat yang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan pertanian dimasa mendatang yang cukup kompleks, antara lain jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah yang tak bisa dielakkan, untuk itu perlunya peningkatan hasil pertanian yang telah dicapai disuatu wilayah dengan cara meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan iptek/ teknologi pertanian. Dimana pertanian di Indonesia masih dicirikan oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan berjuta-juta petani serta pendapatan petani, peternakan dan nelayan jauh lebih rendah dari mereka yang bekerja disektor lain.

Pembangunan merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam rangka menciptakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang baik, baik kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kegiatan pembangunan tersebut dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan berbagai sumber yang ada, antara lain sumber daya alam, teknologi yang dimiliki, sumber daya manusia (tenaga kerja) maupun modal atau dana yang tersedia.

Pemerintah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya berbagai bantuan dari pihak manapun serta menarik investor asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin tingginya aktivitas pembangunan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Peranan investor swasta, BUMN dan BUMD sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Sebagai organisasi yang dituntut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peran BUMN menjadi sangat penting. Dengan memperbaiki kinerjanya, BUMN diharapkan dapat membangun beban fiskal pemerintah dan dalam jangka panjang BUMN mampu meningkatkan pendapatan negara dari pajak sebagai hasil dari peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMN. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya penataan terhadap BUMN seperti yang telah dimanfaatkan dalam arah kebijakan pokok GBHN.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

PENDAPATAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN

Pertanian adalah sektor yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia khususnya dibidang perekonomian antara lain dalam memperluas lapangan kerja dan menyediakan bahan baku industri serta meningkatkan taraf ekonomi rakyat, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian rakyat karena itu harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pembangunan sektor pertanian tersebut, maka harus diketahui usaha tani dan lahan yang cocok dan yang mendukungnya.

Tujuan pembangunan pertanian secara garis besar adalah untuk meninkatkan produksi dan pendapatan masyarakat yang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan pertanian dimasa mendatang yang cukup kompleks, antara lain jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah yang tak bisa dielakkan, untuk itu perlunya peningkatan hasil pertanian yang telah dicapai disuatu wilayah dengan cara meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan iptek/ teknologi pertanian. Dimana pertanian di Indonesia masih dicirikan oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan berjuta-juta petani serta pendapatan petani, peternakan dan nelayan jauh lebih rendah dari mereka yang bekerja disektor lain.

Pembangunan merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam rangka menciptakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang baik, baik kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kegiatan pembangunan tersebut dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan berbagai sumber yang ada, antara lain sumber daya alam, teknologi yang dimiliki, sumber daya manusia (tenaga kerja) maupun modal atau dana yang tersedia.

Pemerintah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya berbagai bantuan dari pihak manapun serta menarik investor asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin tingginya aktivitas pembangunan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Peranan investor swasta, BUMN dan BUMD sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Sebagai organisasi yang dituntut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peran BUMN menjadi sangat penting. Dengan memperbaiki kinerjanya, BUMN diharapkan dapat membangun beban fiskal pemerintah dan dalam jangka panjang BUMN mampu meningkatkan pendapatan negara dari pajak sebagai hasil dari peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMN. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya penataan terhadap BUMN seperti yang telah dimanfaatkan dalam arah kebijakan pokok GBHN.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

PETANI PADI SAWAH

Negara Indonesia merupakan negara penghasil berbagai hasil pertanian yang telah dikenal sejak lama. artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian Nasional Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian atau produk nasional yang berasal dari pertanian . Mubyarto (2007 : 76)

Untuk mencapai sistem pertanian yang tangguh. pembangunan pertanian khsusunya subsektor tanaman pangan dititik beratkan kearah terwujudnya usaha-usaha peningkatan produksi melalui suatu usaha tani. pembangunan wilayah dan komoditas terpadu. peningkatan pendapatan devisa. perluasan kesempatan kerja. perbaikan mutu gizi masyarakat dan peningkatan pendapatan serta taraf hidup petani tidak lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya yang merupaka hal yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. oleh karena itu sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari produktivitas kerjanya.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

UBI JALAR

Pertanian adalah sektor yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia khususnya dibidang perekonomian antara lain dalam memperluas lapangan kerja dan menyediakan bahan baku industri serta meningkatkan taraf ekonomi rakyat, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian rakyat karena itu harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pembangunan sektor pertanian tersebut, maka harus diketahui usaha tani dan lahan yang cocok dan yang mendukungnya.

Tujuan pembangunan pertanian secara garis besar adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat yang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan pertanian dimasa mendatang yang cukup kompleks, antara lain jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah yang tak bisa dielakkan, untuk itu perlunya peningkatan hasil pertanian yang telah dicapai disuatu wilayah dengan cara meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan iptek/ teknologi pertanian. Dimana pertanian di Indonesia masih dicirikan oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan berjuta-juta petani serta pendapatan petani, peternakan dan nelayan jauh lebih rendah dari mereka yang bekerja disektor lain.

Provinsi Jambi yang tetap memprioritaskan pembangunan daerahnya pada bidang ekonomi dengan menitik beratkan pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura, sehingga menuntut adanya kegiatan intensfikasi, ekstensfikasi guna mendukung pengembangan pertanian itu sendiri, akibat lebih lanjut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.

Kabupaten Kerinci yang mempunyai lahan yang sangat berpotensi untuk di jadikan lahan pertanian terutama tanaman pangan. Tersedianya potensi fisik ( Sumber Daya Alam ) ternyata dapat menumbuh kembangkan petani ubi jalar untuk mau menerapkan Iptek/teknologi :pertanian walaupun tingkat yang di gunakan belum begitu maju tetapi hal tersebut dapat meningkatkan produksi mereka. Dalam upaya penerapan iptek/teknologi pertanian itu sendiri akan berhubungan dengan karakteristik petani. Karakteristik yang dimaksud menurut Soeharjo dan Patong ( 2003:19 ) meliputi umur petani, pendidikan petani, status pengusahaan lahan, jumlah anggota keluarga petani, dan pengalaman usaha tani dan luas usaha tani.

Dengan melihat karakteristik petani maka dapat di pastikan keberadaan karakteristik tersebut dalam penerapan iptek/teknologi pertanian bagi para petani, keberadaan tersebut dimaksud sejauh mana karakteristik tersebut dapat berhubungan dengan penerapan iptek/teknologi pertanian agar dapat meningkatkan produksi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani Dengaan adanya pembangunan daerah dewasa ini yang telah berlangsung untuk seluruh sektor pertanian maupun luas sektor pertanian, di harapkan dapat membawa dampak semakin luasnya lapangan pekerjaan. Akibat lebih lanjut pendapatan petani di pedesaan dapat bertambah dan kemiskinan dapat di tekan serta pemerataan akan dapat di capai.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

Fungsi Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Credo, dimana Cred artinya kepercayaan, do artinya tempatkan. Dengan kata lain memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dimana didalam kredit mengandung suatu keharusan kembali untuk membayar sesuai dengan tenggang waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1967 pasal 1 ayat c di katakan bahwa kredit adalah suatu tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam memimjam antara pihak bank dan pihak lain, dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2006 pasal 2 bagian II di katakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan undang – undang nomor 10 tahun 1998 khusus pasal 1 nomor 12 dikatakan bahwa kredit adalah uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan/pembagian keuntungan.

2. Jenis – Jenis Kredit

Ada bermacam-macam kredit yang dapat diberikan oleh suatu Bank/ lembaga keuangan, hal ini tergantung dari sudut mana kredit itu dberikan. Adapun Jenis-Jenis kredit adalah sebagai berikut :

1. Dari segi pemberian kredit , terdiri dari
• Kredit perorangan yaitu : Kredit yang diberikan oleh seseorang yang bukan merupakan suatu kumpulan, jadi kredit ini diberikan oleh seseorang atau individu.
• Kredit Perusahaan, yaitu : Kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan.
• Kredit Pemerintah, yaitu : Kredit yang diberikan oleh Pemerintah.
• Lembaga- lembaga lainnya, yaitu : Kredit yang diberikan oleh kelompok lain, selain dari kelompok diatas.
2. Dari segi penerimaan kredit dapat dibagi
• Kredit perorangan, yaitu : Kredit yang diterima dari seseorang.
• Kredit Perusahaan, yaitu : Kredit yang diperoleh suatu perusahaan, baik milik Pemerintah maupun milik swasta.
• Kredit Pemerintah, yaitu : Kredit yang diterima dari Pemerintah.
3. Dari segi tujuan/ sifat penggunaannya. Dilihat dari segi tujuan/ sifat penggunaannya kredit dapat golongkan sebagai berikut :
• Demand Credit, yaitu : Kredit yang dapat dipinjam pada saat diminta.
• Short Tert Credit ( Kredit jangka pendek ), yaitu : Kredit yang jangka waktunya kurang dari setahun.
• Intermeditet Credit ( Kredit Jangka menengah ), yaitu : Kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 – 5 tahun.
• Long Term Credit ( Kredit Jangka panjang ), yaitu : Kredit yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun, biasanya kredit ini digunakan untuk membeli (durable Fixed Asset ) yang memberikan kemampuan yang cukup lama.

3. Unsur-Unsur Kredit

Menurut pendapat Sinungan ( 2003:45) unsur-unsur kredit itu terbagi empat macam, yaitu :

1. Kepercayaan. Yaitu keyakinan dari si Pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang
2. Waktu. Yaitu antara pemberian prestasi dan pengambilannya dibatasi oleh masa waktu tertentu. 
3. Degree of Resk. Yaitu pemberian kredit menimbulkan tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu tertentu yang memisahkan antara pemberi prestasi yang akan diterimanya dikemudian hari, semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur-unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan.
4. Prestasi. Yaitu yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa dan uang.

4. Tujuan Kredit

Pada hakekatnya pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan pemberian kredit jika betul-betul merasa yakin nasabah yang menerima kredit tersebut mampu mengembalikan kredit yang telah diterima. Dari Faktor kemampuan dan kemauan tersebut berarti ada prinsip yaitu :

1. Aman (safety) yaitu kredit yang telah diberikan betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungannya yang diharapkan menjadi kenyataan 
2. Keuntungan (Profitabilitas) yaitu tujuan dari pembelian kredit yang terjamin dalam bunga yang diterima.

Jadi semua prinsip ini harus selalu ada jika aman saja tanpa ada keuntungan maka bank tidak akan memperoleh manfaat apa-apa. Sedangkan jika hanya menghitungkan keuntungan tanpa mempertimbangkan kepastian bahwa uang itu dapat kembali lagi ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diharapkan, maka bank dalam hal perkreditan akan sia-sia. Dengan demikian tampak jelas adanya keterkaitan diantara kedua unsur tersebut.

Karena Negara kita berdasarkan Pancasila, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan Negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang yang diberikan oleh suatu bank, khsusunya bank Pemerintah yang mengembankan tugas sebagai agen of development adalah sebagai berikut :

1. Turut menyukseskan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan sungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Maka dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara :
• Kepentingan Pemerintah.
• Kepentingan masyarakat atau nasabah.
• Kepentingan pemilik modal ( Pengusaha ).

5. Fungsi Kredit

Adapun fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabiliats ekonomi.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional.

Skalogram

Tingkat perkembangan wilayah dapat diukur dengan kondisi karakteristik potensi dan ketersediaan sumberdaya, kelembagaan, SDM (masyarakat dana paratur pemerintahan), dan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah serta sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung perkembangan aktivitas masyarakat (Saruhian, 2006 : 64). Salah satu metode penentuan tingkat perkembangan wilayah, yaitu dengan menggunakan analisis hirarki wilayah (analisis skalogram) yang didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana wilayah menurut jumlah dan jenis unitnya.

Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut disuatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya. Tujuan digunakannya analisis skalogram adalah untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas perkotaan yang tersedia. Dalam analisis klasifikasi kota dikelompokkan berdasarkan pada tiga komponen fasilitas utama, yaitu (Blakcley dalam Pebrina, 2005 : 87-88) :

1. Differentiation adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukkan adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja.
2. Solidarity adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokkan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (benefit oriented).
3. Centrality adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi politik/pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan hirarki dari institusi sipil, misalnya kantor pos, sekolahan dan kantor pemerintahan dan sejenisnya.

Analisis skalogram yang digunakan adalah dengan metode menuliskan ada atau tidaknya fasilitas (fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan) di suatu wilayah, yaitu dengan mengisikan angka 1 bila fasilitas tersebut terdapat pada suatu wilayah dan mengisikan angka 0 bila fasilitas tersebut tidak terdapat di suatu wilayah (Rondinelli, 2005 : 115). Selajutnya analisis skalogram ini dapat dikembangkan untuk menentukan indeks sentralitas terbobot.

Indeks sentralitas ini tidak hanya berdasarkan jumlah fungsi atau fasilitas pelayanan yang ada pada suatu wilayah, tetapi juga berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada wilayah yang ditinjau. Dalam prakteknya di lapangan, hendaknya matriks fungsi dengan metode skalogram ini dilengkapi dengan data-data yang disusun melalui matriks fungsi lainnya, dimana data-data yang disampaikan dihitung secara lebih detail, dengan menggunakan teknik pembobotan, pemberian ranking dan sebagainya (Riyadi, 2003 : 33).

Teori Kosumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup

- Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga membuat dugaan-dugaan tentang kosumsi berdasarkan intropeksi dan observasi kasual. Pertama dan terpenting Keynes menduga bahwa, kecenderungan mengkosumsi marginal ( marginal propensity to consume ) jumlah yang di konsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu, kecenderungan mengkosumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi kebijkan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas, kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti di tunjukan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan kosumsi. Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio kosumsi terhadap pendapatan yang di sebut dengan kecenderungan mengkosumsi rata-rata ( average prospensity to Consume ), turun ketika pendapatan naik . ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap kosumsi hanya sebatas teori. Kesimpulanya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatanya bersifat sekunder dan relative tidak penting.

- Teori Kosumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen

Teori dengan hipotesis pendapatan premnen di kemukakan oleh M Friedman. Menurut teori ini . pendapatan masyarakat dapat di golongkan menjadi 2 yaitu pendapatan permanen ( premanen income ) dan pendapatan sementara ( transitory income ) dengan definisi sebagai berikut :

1. Pendapatan permanen ialah pendapatan orang yang harapkan untuk terus bertahan di masa depan ( Mankw, 2003 : 4-43 )
2. Pendapata sementara ialah pendapatan yang tidak bisa di perkirakan sebelumnya. ( Guritno dan Algifari. 1998 : 72 )

- Teori Kosumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup

James Dusenberry (2004 : 65) mengemukakan bahwa pengeluaran kosumsi suatu masyarakat di tentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat kosumsi yang tinggi, terpaksa mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan bertambah maka kosumsi mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu besar. Sedangkan saving akan bertambah besar dengan pesatnya. Menurut Soediyono Reksopreyitno (2000 : 42 ) kenyataan ini terus kita jumpai sampai tingkat pendapatan tertinggi yang telah kita capai tercapai kembali sesudah puncak dari pendapatan sebelumnya telah di lalui , maka tambahan pendapatan akan banyak menyebabkan bertambahnya pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan di lain pihak bertambahnya saving tidak begitu cepat Dalam teorinya, Dusenberry menggunakan dua asumsi yaitu :

1. Selera suatu rumah tangga atas barang kosumsi adalah iterdependen artinya pengeluaran kosumsi rumah tangga di pengaruhi oleh pengeluaran yang di lakukan oleh orang di sekitarnya.
2. Pengeluaran kosumsi adalah irreversible, artinya pola pengeluara seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan (Guritno Mangkoesoebroto , 1998: 70 )

Menurut Guritni dan Algifari ( 1998 :71 ) jika pendapatan berkurang, konsumen akan mengurangi pengeluaran kosumsinya, dengan proporsi penurunan yang lebih rendah dibandingkan proporsi kenaikan konsumsi jika pendapatan naik .

Industri Kecil

Sesuai dengan surat edaran Menteri Perindustri No.1556/M/II/1980. maka industri ini dibagi atas 4 golongan yaitu :

1. Industri kecil yang mempunyai kaitan dengan indutri besar dan menengah yaitu :
• Industri yang menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh industri besar dan menengah.
• Industri kecil yang memerlukan produk-produk dari industri besar dan menengah. baik sebagai bahan baku maupun bahan setengah jadi.
• Industri yang memerlukan bahan-bahan limbah dari industri besar dan menengah untuk dipergunakan sebagai bahan baku.
2. Industri kecil yang berdiri sendiri yaitu menghasilkan barang-barang yang langsung dipakai oleh konsumen. Industri kecil ini tidak punya kaitan dengan industri lainya.
3. Industri kecil penghasil barang-barang seni. seperti : Lukisan. patung. anyaman dan lain sebagainya.
4. Industri kecil yang mempunyai pemasaran lokal dan bersifat pedesaan yang jangkauan pemasarannya masih terbatas.

Sub sektor industri kecil sebagai bagian dari sektor industri. mempunyai misi sebagai sarana untuk mencapai pemerataan pembangunan. serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. baik melalui penumbuhan industri baru maupun pengembangan industri yang telah ada.

Pengembangan pembinaan sub sektor industri kecil ini berorientasi pada komoditi bersifat nasional dan sesuai dengan pola Pemerintah Kabupaten Kerinci yang meliputi :

1. Komoditi yang cukup potensinya didaerah Jambi.
2. Komoditi yang mempunyai prospek pasar yang cukup baik dan sesuai dengan konsep pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan industri kecil.
3. Komoditi yang menunjang program ekspor dan devisa Negara. Sedangkan pembinaan dan pengembangan industri kecil dititik beratkan pada :
• Pemantapan struktur usaha industri kecil sehingga menjadi kuat dan berdaya tumbuh.
• Peningkatan mutu. jumlah desain dan ragam produk hasil industri kecil dan kerajinan.
• Peningkatan kemampuan pengusaha dan pengerajin terutama untuk memasarkan hasil-hasil produk baik di dalam maupun di luar negeri.
• Mengembangkan sentra-sentra industri kecil unit-unit usahanya.
• Memberikan prioritas utama terhadap pengembangan indutri kecil modern di luar program proyek-proyek yang dananya didukung dari APBD.

Adapun kelompok industri kecil yang dibina meliputi :

1. Industri pengolahan pangan
2. Industri kimia dan bangunan
3. Industri sedang dan kuplit
4. Industri kerajinan dan umum
5. dan jasa lainnya

Tidak dapat dipungkiri perkembangan yang mengembirakan. Akan tetapi dilain pihak industri kecil ini menghadapi berbagai permasalahan. diantaranya adalah :

1. Manajemen Pada industri kecil hanya sebahagian kecil saja yang mengelola usahanya dengan sistem manajemen yang baik. sedangkan sebahagian lagi tata cara pengelolaan usaha dan administrasi masih sangat sederhana. hal ini disebabkan oleh bentuk usaha yang masih bersifat perorangan.
2. Permodalan Pengusaha atau perusahaan industri kecil pada umumnya bersifat usaha perorangan yang tanpa dilatar belakangi oleh bentuk badan usaha sehingga akan sulit memperoleh dana untuk keperluan usahanya.
3. Tenaga Kerja Sebagai salah satu faktor produksi. tenaga kerja dalam industri kecil sangat besar pengaruhnya dalam proses produksi maupun dalam pengelolaan manajemen. Pada umumnya pengusaha industri kecil memperkerjakan tenaga kerja dengan latar belakang tingkat pendidikan yang relative rendah. sehingga akan timbul kesulitan dalam pengelolaan usaha.
4. Selain dari faktor itu sub sektor industri kecil juga menghadapi permasalahan dalam pengadaan bahan baku serta dalam memasarkan produknya.

Sesuai dengan pembahasan dari permasalahan yang dikemukan bab pendahuluan dan permasalahan yang timbul diatas maka langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah sebagai berikut :

1. Melalui program pembinaan industri kecil. dengan sasaran pengembangan dititik beratkan pada pembinaan sentra-sentra industri kecil yang tersebar di seluruh wilayah. dengan program pembinaan antara lain :
• Program bantuan perangkat lunak yakni :
• Pendidikan dan latihan keterampilan industri
• Bimbingan dan penyuluhan industri
• Informasi dan usaha promosi
• Program bantuan perangkat keras. yaitu bantuan berupa bahan baku. mesin. peralatan dan desain yang sesuai dengan komoditi yang akan di kembangkan serta sentra-sentra yang akan dibina.
2. Mengadakan pembentukan kelompok-kelompok usaha dalam upaya peningkatan kualitas. desain. produktivitas dan kerjasama antar pengusaha untuk mewujudkan terbentuknya koperasi. asosiasi agar mendapatkan kemudahan bahan baku.
3. Mengadakan kerja sama dengan instansi/lembaga/organisasi dengan Dinas Pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
4. Mengadakan hubungan kerja sama antar industri kecil dan industri besar dan menengah. dalam bentuk kerja sama baik sebagai bapak angkat maupun contracting.

Memberikan rekomendasi bagi industri kecil untuk menunjang kemudahan memperoleh kredit perbankan dengan jalan mengadakan studi kelayakan.

Jenis Sosial Ekonomi

1. Umur
   
   Menurut Suharjo dan Patong (1973 : 14), bahwa umur akan mempengaruhi kemampuan fisik bekerja dan cara berfikir. Hal ini sejalan dengan Hernanto (1991 : 21 ) yang menyatakan bahwa, pekerja-pekerja muda akan relative dinamis dan lincah dengan kondisi fisiknya. Sedangkan pekerja tua yang sudah mulai diserang dengan ketuaan akan relative kurang gesit. Orang muda biasanya cenderung untuk tertarik pada gagasan dan cara baru dalam melakukan sesuatu. Pada umumnya pekerja berumur muda dan sehat mempunyai kemampuan fisik yang lebih besar dari pada pekerja yang relatif lebih tua. pekerja muda juga cenderung menerima hal-hal baru yang dianjurkan. Hal ini disebabkan karena pekerja muda lebih berani dalam menanggung resiko. pekerja muda biasanya masih kurang memiliki pengalaman dan untuk mengimbangi kekurangan ini ia lebih dinamis sehingga lebih cepat mendapat pengalaman-pengalaman baru yang berharga bagi perkembangan hidupnya pada masa-masa yang akan datang.


2. Pendidikan
   
   Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses berfikir tenaga kerja pada saat pengambilan keputusan dalam mengelola usaha adalah pendidikan. Seiring itu Hernanto (1991 : 22 ) menegaskan bahwa pendidikan yang dimiliki tenaga kerja akan mempengaruhi dalam penerapan novasi baru dan kemampuan dalam mengelola usaha taninya. Selanjutnya Soekartawi (1988 : 33 ), bahwa tenaga kerja yang berpendidikan tinggi akan cenderung untuk menggunakan inovasi teknologi baru. Begitu pula sebaliknya, mereka yang berpendidikan rendah cenderung sulit untuk melaksanakan hal tersebut dengan cepat. Dengan adanya pendidikan yang memadai, terutama kemampuan membaca dan menulis akan sangat membantu petani untuk membaca dan memahami berbagai media informasi baik media cetak audio visual maupun media informasi lainnya. Tingkat pendidikan tenaga kerja diukur dengan tingkat pendidikan formal yang pernah dilalui. Seiring dengan itu Hernanto (1991 : 22), menegaskan bahwa pendidikan formal seseorang berpengaruh terhadap kesediaan menerima dan mencoba hal-hal baru atau inovasi baru serta cara berfikir seseorang.


3. Pengalaman
   
   Pengalaman pekerja dilihat dari lamanya bekerja. Pengalaman bekerja berperan sekali dalam hal mengambil keputusan dan kebijaksanaan mengenai usahanya. Pekerja yang mengalami kegagalan dalam usahanya akan berhati-hati dalam bertindak, sedangkan keberhasilan akan semakin memantapkan pekerja dalam mengambil keputusan. Semakin lama pekerja mengelola usahanya maka diharapkan semakin rasional dalam mengambil keputusan sehingga dalam berusaha akan semakin berhasil, Soekartawi (1989: 19). Dalam hubungannya terhadap inovasi yang diberikan pemerintah, selalu mempertimbangkan resiko yang akan diterimanya. Samsudin dalam Bahtan (2001 - 53 ), menyatakan bahwa, tenaga kerja pada umumnya melaksanakan kegiatannya berdasarkan pengalaman praktek yang telah diwariskan turun temurun oleh para nenek moyang mereka sebagai suatu kebiasaan hidup.


4. Jumlah Anggota Keluarga
   
   faktor tenaga kerja dalam keluarga merupakan unsur penentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Mubyarto (1989 : 13 ), bahwa tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang utama, sebab faktor produksi tersebut menentukan produktivitas tenaga kerja. Dalam artian bahwa tenaga kerja dalam berusaha tidak hanya menyumbangkan tenaga kerja saja tetapi dia adalah pemimpin yang mengatur organisasi produksi secara keseluruhan. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usaha swasembada, khususnya faktor tenaga kerja dan para anggota keluarganya. Dalam usaha swasembada atau usaha keluarga faktor tenaga kerja keluarga pekerja yang merupakan unsur penentu, menurut Tohir (1983 : 221 ). Menurut Hernanto (1989 : 23), bahwa potensi tenaga kerja keluarga adalah jumlah tenaga kerja potensial yang tersedia pada suatu keluarga. selanjutnya bahwa potensi tenaga kerja penting bagi perusahaan karena akan berguna dalam menentukan alternatif dalam mengelola personalia khususnya yang menyangkut tenaga kerja. Dan biasanya jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap pengelolaan suatu kegiatan pada pekerja yang memiliki jumlah anggota yang besar akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

PENDEKATAN RASIO KEUANGAN

Pertumbuhan ilmu manajemen keuangan saat ini begitu dinamis. Ini terjadi seiring tingginya aktivitas bisnis dan tata kehidupan manusia di era globalisasi saat ini. Kondisi ini menyebabkan berbagai pembahasan tentang ilmu manajemen keuangan menjadi begitu menarik bagi para manajer, birokrat, dan tidak terkecuali para akademisi serta peneliti umumnya, Fahmi (2012;1).

Pada dewasa ini manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting. Seiring dengan pertumbuhannya, tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian deviden) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan, Sutrisno (2012;3).

Persaingan pada dunia bisnis semakin ketat, dimana perusahaan dituntut untuk berkinerja lebih baik lagi. Kinerja perusahaan yang baik adalah suatu kekuatan bagi perusahaan untuk semakin berkembang dan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Penilaian kinerja keuangan perusahaan sangat berguna untuk berbagai pihak terutama pihak internal yaitu pihak manajemen sendiri, dimana penilaian kinerja keuangan dapat membantu menejer dalam pengambilan suatu keputusan, baik keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian kinerja keuangan bukan hanya berguna bagi pihak internal perusahaan, tetapi juga berguna bagi pihak eksternal perusahaan terutama investor dan kreditor, dimana penilaian kinerja perusahaan dapat membantu investor untuk membuat keputusan investasi dalam penanaman modal pada suatu perusahaan dan membantu kreditor untuk membuat keputusan dalam pemberi pinjaman modal kepada perusahaan.

Agar suatu kebijakan bisa memberikan hasil yang efektif, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi. Dalam manajemen keuangan, laporan keuangan adalah sarana bagi perusahaan untuk melaksanakan evaluasi. Keunggulan dan kelemahan perusahaan dapat diperoleh dengan menggunakan gambaran keuangan perusahaan dimasa lalu.

Laporan keuangan yang diperoleh dari proses akuntansi sangat berguna untuk mencapai tujuan. Meskipun demikian, laporan keuangan itu sendiri tidak bisa menjamin untuk mendapatkan informasi mengenai keunggulan dan kelemahan perusahaan, bila tidak dipelajari dan dianalisis keuangan dengan memakai berbagai peralatan atau rasio hingga laporan keuangan dapat lebih bermanfaat. Hasil analisis rasio keuangan, diinginkan bisa membantu manajemen dalam menyiapkan informasi yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan keputusan keuangan yang lebih tepat dan efektif dimasa mendatang.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

MOTIVASI DAN KOMITMEN

Dalam era globalisasi sekarang ini segala aspek kehidupan tidak terlepas dari berorganisasi, karena pada kodratnya manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup bermasyarakat. Hal ini nampak baik didalam kehidupan rumah tangga, organisasi kemasyarakatan, terlebih pada saat seseorang memasuki dunia kerja. Seseorang tersebut akan berinteraksi, dan masuk menjadi bagian dalam organisasi tempatnya bekerja.

Sumber daya manusia berperan penting dalam suatu organisasi. Tanpa sumber daya manusia, apapun bentuk dan kecanggihan peralatan teknologi yang dimiliki organisasi tidak dapat difungsikan secara optimal. Oleh karena itu, sumber daya manusia hendaklah dikelola sedemikian rupa oleh pihak manajemen, agar peningkatan efektivitas organisasi dapat direalisasikan. Sumberdaya manusia merupakan aset organisasi yang paling penting, dan membuat sumberdaya organisasi lainnya menjadi bekerja (Simamora, 2006). Dengan demikian, tanpa sumberdaya manusia sumber daya lainnya akan menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi.

Untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya pegawai dituntut untuk memaksimalkan kinerja yang dia miliki. Kinerja pegawai adalah hal yang penting untuk diperhatikan organisasi, karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan kemajuan organisasi dalam suatu persaingan global yang sering berubah. Mengingat kinerja merupakan tolak ukur efektif tidaknya manajemen mengelola suatu organisasi, maka kinerja tinggi memberikan indikasi bahwa manajemen bekerja sangat efektif dalam merealisasikan tujuan organisasi. Sebaliknya, kinerja rendah memberi indikasi bahwa manajemen bekerja tidak efektif dalam merealisasikan tujuannya. Dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan faktor sentral bagi pekerjaan manajemen dalam mengelola organisasi. Penting bagi manajemen untuk mengenali dan memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja pegawai, baik dari faktor penyebab maupun faktor akibat. Kinerja karyawan adalah hal yang penting untuk diperhatikan organisasi, karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan kemajuan organisasi dalam suatu persaingan global yang sering berubah.

Evaluasi kinerja pegawai di atur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 20 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi : “Untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan melalui penilaian prestasi kerja”.

Untuk memberikan landasan hukum bagi manajemen pengembangan sumber daya aparatur negara tersebut diperlukan perubahan terhadap Undang-undang No 8/ 1974 dan Undang-undang No 43/ 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah digantikan pada 15 Januari 2014 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).Terkait dengan penilaian kinerja, dalam pasal 75 UU ASN disebutkan bahwa penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau satuan organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku dari PNS itu sendiri secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Menurut Hasibuan (2003: 105) bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesanggupan serta waktu. Pengertian kinerja di atas bahwa untuk mencapai sebuah kinerja, seorang pegawai harus memiliki kecakapan, pengalaman, kesanggupan dan waktu agar dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Kinerja pegawai berkaitan dengan kualitas dan kuantitas suatu pekerjaan yang dilakukan pegawai atau bawahan serta yang berkaitan dengan kondisi suatu bawahan atau pegawai pada organisasi tertentu. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat di pengaruhi oleh kinerja pegawainya. Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawai, dengan harapan apa yang menjadi tujuan organisasi akan tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang di inginkan.

Pentingnya kinerja, karena kinerja pegawai merupakan tolok ukur untuk menilai kemampuan, produktivitas dan memberikan informasi yang berguna bagi hal-hal yang berkaitan dengan pegawai. Untuk mengetahui kinerja pegawai maka perlu dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja pegawai sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melaui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja pegawai.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

KOMPENSASI

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan kekuatan dan faktor utama dari suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Dengan memiliki sumber daya manusia yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, pikiran, bakat dan kreatifitas, maka kinerja di suatu lembaga atau organisasi tersebut dapat ditingkatkan untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan, maka setiap organisasi dapat dipastikan mempunyai suatu atauran dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini dibuat dengan maksud agar setiap komponen organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap organisasi baik organisasi perusahaan, organisasi sosial maupun organisasi pemerintah mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan tertentu, dengan mengunakan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut, termasuk sumber daya manusia sebagai alat utama. Berhasil tidaknya suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitasnya.

Di dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu adanya faktor yang harus dimiliki oleh para pegawai yakni kinerja, untuk itu kinerja perlu ditingkatkan agar kinerja pegawai berdayaguna dan berhasil guna. Pada hakikatnya kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standart dan kriteria yang ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja atau tugas yang diberikan. Kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik, maka kinerja dinyatakan baik dan sukses. Mangkunegara (2007) menilai kinerja pegawai berkenaan dengan hasil pekerjaan yang dicapai pegawai dalam kurun waktu tertentu yang diukur berdasarkan kuantitas maupun kualitas hasil kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai tujuan organisasi/lembaga perlu meningkatkan kinerja. Menurut Wibowo (2007) di dalam manajemen kinerja bahwa, kinerja dipengaruhi oleh : pengetahuan, kemampuan, dan sikap.oleh karena itu kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. Dan motivasi dapat dipastikan memengaruhi kinerja, walaupun bukan satu-satunya faktor yang membentuk kinerja.

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas upaya-upaya yang telah diberikan kepada perusahan’’. Balas Jasa berarti upaya membalas terhadap suatu jasa. Bisa saja balasan terhadap suatu jasa diberikan setimpal, atau bisa saja balasan terhadap suatu jasa tidak setimpal atau sebanding. Idealnya balasan terhadap suatu jasa diberikan secara setimpal, bukan lebih sedikit dari jasa yang telah diberikan, (Hasibuan, 2005) Kompensasi dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kompensasi dalam bentuk finansial dan kompensasi dalam bentuk non finansial. kompensasi finansial merupakan kompensasi yang bersifat langsung yang diterima oleh pegawai/ karyawan yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan insentif. 1. Gaji adalah imbalan yang dibayarkan kepada karyawan secara teratur, seperti tahunan, caturwulan, bulanan atau mingguan. Panggabean (2004), 2. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya yang dianggap telah ikut berpartisipasi dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Insentif adalah imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Selain kompensasi finansial ada juga kompensasi dalam bentuk non finansial. Menurut Sutrisno (2009), kompensasi finansial adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan untuk perusahaan. Sutrisno (2009), menyatakan bahwa kompensasi finansial adalah kompensasi yang langsung diserahkan oleh perusahaan terhadap pegawai/karyawannya dalam bentuk upah atau bonus. Panggabean (2004), mengemukakan bahwa kompensasi finansial terdiri dari gaji, tunjangan, dan insentif. kompensasi non finansial adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pegawai/karyawan. Kompensasi non finansial diberikan oleh perusahaan sebagai usaha dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai/karyawannya. Kompensasi non finansial bisa berupa pujian dari pimpinan, dan fasilitas yang diberikan perusahaan. Disiplin adalah tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi guna memenuhi berbagai ketentuan. Dalam penerapannya, disiplin lebih ditekankan pada unsur kesadaran individu untuk mengikuti peraturan- peraturan yang berlaku dalam organisasi, (Handoko 2012).

Disiplin merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ataupun pimpinan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Disiplin pegawai yang baik mencerminkan bahwa fungsi pimpinan telah dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya jika disiplin dalam sebuah organisasi tidak dapat terlaksana dengan baik maka mencerminkan pimpinan kurang menjalankan fungsinya dalam mengatur organisasi. Penerapan disiplin bagi pegawai/karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Disamping itu perlu didukung lingkungan kerja yang baik berupa lingkungan kerja yang dapat menunjang kelancaran, keamanan, keselamatan, kebersihan, serta kenyamanan dalam bekerja dan adanya fasilitas yang memadai sehingga karyawan merasa aman, tenang dan senang dalam menjalankan tugas- tugas yang dibebankan dan menjadi tanggung jawabnya, Handoko (2012).

Kinerja adalah landasan bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan dalam bekerja selama berada pada organisasi tersebut. Lebih lanjut, peranan sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi sangatlah penting, keputusan-keputusan sumber daya manusia harus dapat meningkatkan efisiensi bahkan mampu memberikan peningkatan hasil organisasi serta berdampak pula pada peningkatan kepuasan masyarakat,(Wibowo, 2007).

Salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Hasibuan (2000) adalah hubungan kerja yang erat dan saling membantu antar sesama pegawai/karyawan, dan antara pegawai/karyawan dengan pimpinan akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap kepuasan kerja pegawai dan berujung pada output kinerja yang baik pula. Faktor tersebut inilah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan prima sehingga memiliki nilai tambah atas pelayanan dari Instansi tersebut. Semua Instansi baik pemerintah maupun swasta pasti memerlukan manajemen yang berkaitan dengan upaya-upaya guna pencapaian tujuan.Tidak hanya pada sektor swasta, sektor publik juga memerlukan manajemen yang baik agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik pula. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada tingkat keberhasilan dari tiap individu organisasi itu sendiri dalam menjalankan tugas mereka (Wahyuddin, 2006). Namun ternyata masih banyak terjadi kesenjangan yang kurang sesuai dengan idealisme, masih ada beberapa kelemahan yang masih ditunjukan oleh pegawai dimana adanya pegawai yang kurang peduli dengan apa yang harus dikerjakan dan sudah menjadi tanggung jawabnya. Terkadang pegawai hadir tetapi tidak tahu apa yang akan dilaksanakan dan memulainya dari mana. Padahal pegawai itu mempunyai peran yang cukup besar dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Menurut Wahyudin (2006), banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, disiplin kerja, Kompensasi, budaya kerja, komunikasi, komitmen, jabatan, kualitas kehidupan kerja, pelatihan, kompensasi, kepuasan kerja, dan masih banyak yang lain. Semua faktor tersebut berpengaruh, tergantung pada fakta yang terjadi sebenarnya, ada yang dominan dan ada pula yang tidak. Dalam penelitian ini, faktor kedisiplinan menjadi fokus faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Pangarso 2014) tentang disiplin pegawai/karyawan menjadi bagian yang turut berkontribusi bagi latar belakang penelitian ini dalam konteks pentingnya topik tentang disiplin pegawai/karyawan.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

INFORMASI PENGOLAHAN DATA

Sebagai negara berkembang Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan perkembangan di segala bidang termasuk dalam bidang kesehatan. Saat ini komputer sebagai salah satu wujud dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern merupakan sarana yang besar manfaatnya dalam membantu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan akurat sehinga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dengan memanfaatkan kelebihan komputer yang dapat menangani input, proses, dan output pengolahan data dengan jumlah yang banyak sehingga menghasilkan suatu informasi yang akurat, salah satunya dalam suatu sistem komputerisasi yang dapat memberi kemudahan bagi Puskesmas Desa Gedang Sungai Penuh dalam mengolah data obat-obatan yang masuk maupun keluar. Pada Puskesmas Desa Gedang Sungai Penuh untuk melakukan pengolahan persediaan obat sudah menggunakan sistem komputerisasi, yaitu dengan memanfaat kan microsoft office excel sebagai alat untuk pembuatan laporan obat masuk dan juga obat keluar. Pada kesempatan ini penulis ingin melakukan pengembangan dalam pembuatan laporan persediaan obat masuk dan obat keluar yang berbasis kan aplikasi. Yang mana begitu banyak kunjungan pasien ± (lebih kurang) 2792 pasien perbulan jumlah itu sudah termasuk pasien umum dan juga pasien askes, dan obat yang keluar pada puskesmas desa gedang adalah berkisaran antara 50-70 jenis obat setiap hari nya . yang mana transaksi persedian obat yang terjadi dilakukan perbulan bisa ± (lebih kurang) sampai 5 (lima) kali dalam sebulan, tergantung dari persediaan yang masih ada.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menjadikan Puskesmas Desa Gedang Sungai Penuh dibagian Pengolahan Data Persediaan Obat-obatan sebagai bahan laporan skripsi dalam upaya merancang suatu program dan laporannya diharapkan lebih efektif dan efisien serta pengolahanya dapat memberi suatu informasi yang dibutuhkan bagi yang berkepentingan di Puskesmas Desa Gedang Sungai Penuh, dan penulis akan mengembangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul ”Sistem Informasi Pengolahan Data Persediaan Obat-obatan di Puskesmas Desa Gedang Sungai Penuh Menggunakan Bahasa Pemograman Visual Basic 6.0 “.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI

PELAYANAN DAN PENETAPAN HARGA

Dewasa ini bisnis semakin berkembang, pasar mengalami perubahan yang sangat cepat dan persaingan pun semakin ketat. Perusahaan mau tidak mau harus mengatisipasi keadaan ini dengan serangkaian strategi yang tepat. Kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah dengan memberikan nilai dan kepuasan pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa dengan harga yang bersaing. Sukses sebuah usaha di masa sekarang tidak dapat dilepaskan dari peran para konsumen. Pengukuran kepuasan Pelanggan menjadi penting dan sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengevaluasi posisinya di tengah persaingan dan untuk mengambil keputusan manajerial yang tepat. Di samping itu manfaat utama yang didapatkan dari pengukuran tingkat kepuasan Pelanggan adalah loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Perusahaan yang memiliki dukungan Pelanggan yang loyal akan dapat meningkatkan kinerja produk dari produsen ke Pelanggan dan meningkatkan dukungan pelayanan kepada konsumen.

Kualitas Pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan atau konsumen. Menurut Atmawati dan Wahyudin (2007 : 2) Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Menurut Kotler (1997 : 54) Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus dapat memberikan produk berupa barang atau jasa yang berkualitas dan pelayanan yang baik kepada para pelanggan dari pesaingnya. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan.

Dalam bisnis jasa, banyak perusahaan yang dikategorikan sebagai sektor jasa antara lain: transportasi, perbankan, hotel, restoran, bengkel, pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya. Singkatnya menurut pandangan modern, apapun bisnis yang dijalankan suatu perusahaan maka perusahaan harus menanggapinya sebagai bisnis yang berwawasan jasa. Salah satu bidang jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah dibidang penyedia air bersih. Pelayanan dibidang air bersih akan senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat dan akan selalu mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Semakin maju pembaharuan dibidang tekhnologi, maka pelayanan dibidang air bersih juga mengalami kemajuan, dibidang sarana dan prasarana yang modern serta menjadi lebih akurat dalam bidang pelayananya.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun terus berkembang. Dewasa ini masyarakat mulai memasukkan kebutuhan-kebutuhan baru sebagai kebutuhan dasar mereka. Salah satu kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan akan pelayanan bagipelanggan PDAM Tirta Sakti Kec.Keliling Danau, karena Air bersih merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Masyarakat sekarang sudah mulai menyadari betapa berharganya air bersih bagi hidup mereka karena mengetahui sulitnya mendapat air bersih.

Kualitas pelayanan jasa yang berhubungan dengan keputusan tentang kepuasan karena dapat dipersepsikan sebagai ukuran maupun cara yang berbeda tentang harapan dan tindakan yang dilakukan oleh Pelanggan hal ini dekemukakan oleh Tjiptono (2007 : 270). Kualitas pelayanan juga merupakan suatu cara untuk membandingkan antara persepsi layanan yang diterima pelanggan dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepuasan Pelanggan merupakan langkah awal keberhasilan suatu industri jasa untuk masa yang akan datang dalam hubungan dengan penciptaan nilai kepuasan konsumen.

Menurut Azwar (1996) Pelayanan yang bermutu adalah pelayanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kotler (2000 : 50) menyatakan Dua unsur penting dalam upaya peningkatan pelayanan adalah tingkat kepuasan pelanggan sebagai pengguna jasa dan pemenuhan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kenyataan ini bisa dilihat, bahwa ada beberapa hal yang dapat memberikan kepuasan pelanggan yaitu nilai total pelanggan yag terdiri dari nilai produk, nilai pelayanan, nilai personal, nilai image atau citra, dan biaya total pelanggan yang terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga, dan biaya pikiran.

Menurut Schnaars dalam Tjiptono (2007 : 270), pada dasarnya tujuan sebuah bisnis adalah menciptakan para pelanggan yang puas. Kualitas pelayanan yang baik tentunya akan menciptakan kepuasan terhadap pengguna layanan. Kualitas layanan yang baik pada akhirnya dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya terjalinnya hubungan yang harmonis antara penyedia barang dan jasa dengan pelanggan, memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi penyedia jasa tersebut.

Harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk dan harga. Menurut Saladin (2003:95), Sedangkan menurut Dharmesta dan Irawan (2005:241) harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Definisi harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan sebagai alat tukar untuk memperoleh sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang fleklsibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Menurut Kotler dan Keller (2012). menyebutkan bahwa, harga memiliki pengaruh terhadap loyalitas Pelanggan secara tidak langsung melalui kepuasan konsumen. Terdapat beberapa keuntungan srategik bagi perusahaan tentang pentingnya memp ertahankan loyalitas konsumen, menurut (Pongoh, 2013). Sebelum Pelanggan melakukan proses pembelian produk atau jasa, loyalitas Pelanggan tidak akan terbentuk, sebab loyalitas Pelanggan bisa terbentuk dengan adanya kesan dari kualitas maupun pengalaman saat mengkonsumsi barang maupun jasa . Kotler & Keller (2010), menyatakan bahwa berkaitan dengan pemilihan produk dan jasa, Pelanggan mempunyai kebutuhan dan pengharapan, mereka memiliki “bobot perusahaan” tertentu. Kualitas produk adalah faktor penentu kepu asan Pelanggan setelah melakukan penentuan dan pembelian terhadap suatu produk. Dengan kualitas produk yang bagus maka permintaan Pelanggan terhadap suatu produk akan terpenuhi.

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahan dari produk atau jasa yang di hasilkan. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar , yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Dalam penetapan harga, produsen harus memahami secara mendalam besaran sensitifitas Pelanggan terhadap harga.

Kepuasan Pelanggan merupakan orientasi pemasaran yang semakin penting untuk dilaksanakan, hal ini dimaksud untuk memelihara agar Pelanggan mau menumbuhkan kepercayaan untuk menggunakan layanan jasa tersebut, dengan demikian kepuasan Pelanggan merupakan landasan utama untuk dapat tumbuh dan berkembang pada era persaingan yang semakin keras. Kepuasan adalah kesimpulan dari pemakaian antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau layanan yang diberikan.

Klik DOWNLOAD SKRIPSI